Soal Ganti Rugi Tanah di IKN, Pemerintah Jamin Beri Besaran yang Layak

- Kamis, 14 April 2022 | 19:29 WIB
Prosesi simbolisasi penyatuan tanah dan air Nusantara di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. (ayopontianak.com/aily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Prosesi simbolisasi penyatuan tanah dan air Nusantara di Titik Nol Kilometer Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. (ayopontianak.com/aily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA,AYOPONTIANAK.COM– Pemerintah meminta masyarakat di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), yang lahannya terkena proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak perlu khawatir. Pasalnya, negara tetap akan memberikan ganti rugi lahan yang layak. 

“Dalam pengadaan tanah, hak individu atau komunal tidak boleh diambil begitu saja oleh negara tanpa ganti rugi yang layak. Intinya, tidak ada sebidang kecil pun tanah masyarakat yang akan pemerintah salah gunakan untuk kepentingan IKN," kata Embun Sari, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN usai rapat koordinasi pengelolaan skema penyelesaian pertanahan, perhutanan dan strategi komunikasi di kawasan IKN di Jakarta, Kamis 14 April 2022 melansir suara.com– jaringan ayopontianak.com.

Ia menambahkan, dalam menangani indikasi sengketa lahan IKN dan proses pengadaan lahan IKN yang berpotensi menggusur wilayah adat, Pemprov Kalimantan Timur telah menyusun kerangka inventarisasi, verifikasi dan pengelolaan permasalahan pertanahan melalui Pergub Nomor 6 tahun 2020.

Inventarisasi dan verifikasi klaim sengketa lahan juga dilakukan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan.

Ditambahkan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan, untuk memastikan ganti rugi yang diberikan layak, maka dalam setiap prosesnya pemerintah menjamin pelibatan publik dalam upaya pemetaan, pendataan, dan pencatatan terkait permasalahan pertanahan di kawasan IKN.

"Ada harapan yang besar bagi IKN menjadi model penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan. Model penyelesaian IKN ini akan menjadi satu pilot yang memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum," kata Abetnego.

Lebih lanjut, Abetnego menuturkan kalau pemerintah saat ini sedang dalam proses menyelesaikan peraturan dan kebijakan dibawah UU IKN. Kebijakan turunan UU IKN yang mencakup enam rancangan peraturan ini ditargetkan selambat-lambatnya rampung pada 15 April 2022.

Pemerintah juga segera membentuk Satgas Pertanahan IKN yang dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Selain itu, penataan kawasan hutan dengan penguasaan masyarakat akan dikelola oleh Satgas Pembangunan IKN dibawah komando KLHK.

Sedangkan KSP memiliki fungsi mengawal proyek strategis nasional Presiden dan Wakil Presiden, akan terus memberikan dukungan pada K/L terkait dalam menyukseskan pembangunan IKN.***

Halaman:

Editor: Wijayanti Putrisejati

Sumber: Suara.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Saat Isu Akuisisi, Laba BTN Syariah Menggila

Minggu, 18 September 2022 | 16:15 WIB

Komanda Sukses Sulap TPA Batu Layang Jadi Bukit Hijau

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 23:54 WIB
X